Indonesia Sebut Solusi Myanmar Butuh 'Political Will' Dari Semua Sisi

Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Selasa mengatakan resolusi untuk krisis Myanmar yang telah memasuki tahun ketiga membutuhkan "kemauan politik" dari semua sisi konflik, ketika negara-negara Asia Tenggara yang terpecah meningkatkan upaya diplomatik.

Negara itu dilanda kekerasan dalam dua tahun sejak pemimpin sipil Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta dan menghadapi 19 kasus kriminal mulai dari korupsi hingga pelanggaran aturan Covid-19.

"Kita menyadari situasi di Myanmar masih penuh tantangan. Kita juga harus menyadari situasi ini hanya bisa diselesaikan jika ada kemauan politik dari semua pihak," ujarnya dalam acara HUT Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Pemimpin Indonesia mengatakan kepada pejabat asing bahwa blok beranggotakan 10 negara, termasuk Myanmar, harus terus bekerja sama untuk menemukan terobosan atas krisis tersebut.

"ASEAN sebagai kapal besar harus maju. Kapal besar ini harus terus berlayar," ujarnya.

"Kapal besar ini tidak bisa tenggelam karena ini adalah tanggung jawab kami terhadap ratusan juta orang di dalamnya."

Indonesia adalah ketua blok ASEAN tahun ini dan akan menjadi tuan rumah KTT para pemimpin pada bulan September. Jakarta telah terlibat dalam apa yang disebutnya "diplomasi diam-diam" dengan junta Myanmar dalam upaya membawanya kembali ke meja perundingan.

Widodo mengatakan upaya blok itu untuk menyelesaikan krisis akan berlanjut sejalan dengan kesepakatan lima poin yang disepakati dengan junta Myanmar dua tahun lalu.

Namun junta sebagian besar mengabaikan kesepakatan itu, yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan melanjutkan pembicaraan antara militer dan gerakan anti-kudeta.

ASEAN telah terpecah tentang bagaimana terlibat dengan junta sejak kudeta 2021 dan telah melarangnya dari KTT tingkat tinggi karena kurangnya tindakan terhadap kesepakatan lima poin.

Thailand telah mengambil jalur terpisah untuk upaya ASEAN, menjadi tuan rumah "pembicaraan informal" dengan menteri luar negeri junta.

Diplomat tinggi Bangkok juga mengatakan bulan lalu bahwa dia bertemu dengan pemimpin demokrasi yang digulingkan Suu Kyi dan mengatakan dia dalam keadaan sehat.

Junta sejak itu memberikan grasi sebagian kepada pria berusia 78 tahun itu, mengurangi hukuman 33 tahunnya menjadi enam tahun.